Adanya wacana pemindahan ibukota Indonesia-dan mencuatnya wacana tersebut-pada awal Februari tahun ini, membuat beberapa kota “berebut” menjadi calon ibukota. Namun demikian, bila kita telusuri kembali wacana tersebut, sebetulnya masih banyak juga warga yang tidak ingin kotanya menjadi ibukota negara. Atau paling tidak merasa bahwa kotanya belum siap menjadi ibukota negara. Dalam sebuah artikel di internet, ada yang mengatakan bahwa kota-kota di Indonesia, seperti Jonggol, Palangkaraya, Batulicin, Subang dan Sukabumi telah menjadi calon ibukota. Seorang anggota DPD RI, PRA Arif Natadiningrat, juga sudah mengusulkan beberapa kota di Indonesia untuk dijadikan ibukota. Usulan pertamanya adalah Majalengka, atau memindahkan ibukota ke Kalimantan. Hal ini menurut anggota DPR RI, Chozin Chumaidy sudah mulai dibahas di Komisi II. Menurutnya beberapa anggota DPR juga sudah melakukan survey ke daerah yang diusulkan menjadi calon ibukota.[1]
Dalam sejarahnya, ibukota Republik Indonesia pernah dua kali berpindah. Yaitu ke Yogyakarta dan Bukit Tinggi, karena perang kemerdekaan. Wacana pemindahan ibukota pun pernah diajukan. Seperti pada masa Presiden Soekarno, yang pernah ingin memindahkan ibukota ke Palangkaraya. Sekarang, setelah kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya dilanda banjir besar pada 2 Februari, wacana pemindahan ibukota muncul kembali-seolah menandingi wacana megapolitan Sutiyoso. Namun sebenarnya wacana pemindahan ibukota ini telah lama beredar, sejak pembahasan RUU Daerah Khusus Ibukota di DPR RI. Hanya saja, ketika itu wacana tersebut belum begitu meluas seperti sekarang ini. Danny Setiawan, Gubernur Jabar, sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa pusat pemerintahan tidak boleh merangkap sebagai pusat perdagangan.
PILIHAN BAGI BANGSA KITA
Kita tidak dapat memungkiri bahwa republik kita ini berada pada jalur patahan yang aktif. Kepulauan Indonesia berada persis di antara lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Praktis, negara kita menjadi sering ditimpa gempa bumi dan bahkan tsunami. Selain itu, terdapat pula fakta yang cukup lama kita sadari. Ibukota kita Jakarta, terletak di dataran rendah, dengan ketinggian sekitar 100-400 meter diatas permukaan laut. Fakta lain juga menyebutkan bahwa Jakarta dilalui oleh (Sungai) Ciliwung,[2] yang semakin tahun semakin sempit karena arus urbanisasi. Selain itu, luas dataran hijau dan rawa-rawa di Jakarta dan Bogor-yang menjadi hulu Ciliwung-telah menjadi semakin berkurang, karena arus pembangunan yang hampir tak terkendali. Fakta-fakta tersebut, menjelaskan bahwa Jakarta telah semakin mudah ditimpa bencana (banjir dan gempa bumi), kendati tidak terkena tsunami.
Berasarkan fakta tersebut, wacana pemindahan ibukota ada baiknya untuk direalisasikan. Namun kita tentu tidak boleh terburu-buru dalam bertindak. Pertama; Pemindahan ibukota ke pulau lain selain Jawa adalah sangat sulit dan akan memakan biaya yang lebih besar ketimbang jika ibukota masih di Pulau Jawa. Kedua; Pemindahan ibukota ke kota-kota lain di bagian barat Pulau Jawa adalah satu solusi termurah yang dapat kita lakukan. Ketiga; Pembangunan kota yang benar-benar baru di suatu tempat dekat ibukota Jakarta-untuk dijadikan ibukota yang baru-juga merupakan pilihan yang bagus. Keempat; Upaya untuk membenahi sarana dan prasarana di Jakarta jelas lebih penting daripada membangun ibukota baru dan memindahkan pusat pemerintahan.
Dalam konteks menyelesaikan persoalan negeri, adalah satu kebijakan bila kita memakai satu lahan di dekat ibukota, seperti Bogor atau Bekasi, untuk dijadikan ibukota yang baru. Namun hal itu juga tidaklah bisa kita realisasikan dengan segera, harus menunggu perbaikan Jakarta terlebih dulu. Karena Jakarta akan tetap saja ditelan banjir, bila kita hanya sekedar memindahkan ibukota. Tentu karena yang pindah ini hanya para pejabat negara dan beberapa dokumen pentingnya, dengan meninggalkan gedung-gedung lama, menuju gedung-gedung baru di pusat pemerintahan yang baru. Otomatis, pembahasan tentang banjir akan terus berlanjut, kendati persoalan urbanisasi dapat sedikit teratasi. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan banjir harus lebih didahulukan, sebelum kita memutuskan untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke suatu tempat di wilayah Indonesia.
[1] Berdasarkan pencarian di internet, wacana pemindahan ibukota telah dimulai jauh sebelum banjir besar 2 Februari 2007.
[2] Penulis sengaja menulis nama Sungai Ciliwung sebagai Ciliwung saja. Ini berdasarkan tata bahasa Sunda yang dipakai untuk menamai sungai yang membelah DKI Jakarta tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar